Amien Rais: KMP Harus jadi Oposisi Pemerintahan Jokowi

Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais, menegaskan koalisi merah putih (KMP) tidak usah ikut–ikutan masuk kabinet Jokowi./*ist

JURNAL3.COM | JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Prof Amien Rais, menegaskan koalisi merah putih (KMP) tidak usah ikut–ikutan masuk kabinet Jokowi dan Jusuf Kalla.

Lebih baik KMP berada di luar pemerintahan dengan fokus di parlemen dan bisa jadi alat kontrol bagi eksekutif
.
“Kita tidak usah ikut – ikutan,” tegas Amien, Kamis (16/10/2014).

Menurutnya, KMP akan bertindak berbeda dengan prinsip politik yang berkembang. Di saat orang–orang sibuk dengan power sharing, menanyakan dapat jabatan apa, KMP akan fokus pada responsibility sharing, membagi tanggungjawab.

Jokowi dan JK menurutnya harus didukung untuk menjalankan roda pemerintahan. Selama mereka menjalankan program yang prorakyat dan mendukung pembangunan tentunya bernilai positif.

“Sebaliknya, kalau mereka membuat kebijakan yang tidak pro rakyat, sudah tentu harus diawasi dan dikritisi,” pungkasnya.@salsa

Sumber: JURNAL.COM

PKS: Jokowi Ingkari Janjinya Saat Kampanye Pilpres

Gembar-gembor soal koalisi tanpa syarat selama kampanye Pilpres 2014, dikhianati Jokowi saat pengumuman postur kabinetnya./*ist

JURNAL3.COM | JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan penilaian buruk pada Presiden terpilih Joko Widodo karena postur kabinetnya tidak sesuai dengan janjinya sendiri.

Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, Rabu (17/09/2014) mengatakan, selama kampanye, Jokowi berjanji melakukan perampingan dalam pembentukan kabinet.

Nyatanya,saat ini Jokowi tetap menjalankan formasi kabinet dengan 34 kementerian seperti di pemerintahan sebelumnya.

Bahkan, Jokowi juga menyediakan 16 kursi untuk menteri dari kalangan partai politik. Hal ini berbeda dengan janji Jokowi saat kampanye, yang tidak akan bagi-bagi kue di kabinet.

“Sejak ditetapkan sebagai presiden oleh MK, saya memberi nilai negatif karena sudah tidak benar,” tegas Mahfudz.

Mmasyarakat sudah mulai bisa menilai apa yang dilakukan Jokowi ke depan.

“Kita tinggal hitung-hitung apa saja janji Jokowi selama ini, mudah saja kan,” pungkasnya.@salsa

Sumbernya lihat: Disini

Ahok Bongkar Kebohongan Jokowi Dodo Persoalan TransJakarta

Plt Gubernur DKI Jakarta Ahok menegaskan Jokowi sama sekali belum pernah melaporkan kasus TransJakarta seperti yang digembar-gemborkan selama ini ke publik./*ist

JURNAL3.COM | JAKARTA – Pelaksana tugas (plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akhirnya membongkar kebohongan Jokowi soal dugaan korupsi proyek TransJakarta.

Kepada sejumlah media, Rabu (25/06/2014), Ahok dengan nada yakin memastikan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga nonaktif (karena maju sebagai capres 2014), Jokowi sama sekali belum pernah melaporkan kasus Transjakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti yang Jokowi gembar-gemborkan.

Itu terjadi saat Jokowi mengunjungu Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 12 Juni 2014 lalu.

Saat itu, capres nomor urut 2 itu menyatakan ia telah menyerahkan beberapa dokumen kasus bus TransJakarta kepada KPK.

“Waktu ada berita mengenai Bus Transjakarta, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot. Kemudian dokumen-dokumen yang ada langsung kita berikan ke KPK,” ujar Jokowi saat itu.

Namun, pernyataan itu dibantah oleh Ahok yang menegaskan pihaknya belum pernah mengeluarkan surat resmi kepada KPK terkait laporan kasus bus Transjakarta.

“Pak Jokowi nggak pernah lapor KPK. Nggak ada surat resmi,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta.

Penegasan Ahok ini memperkuat pernyataan KPK sebelumnya yang juga memastikan Jokowi tidak pernah melaporkan soal dugaan adanya korupsi pengadaan Bus Transjakarta, dimana Jokowi disebut-sebut diduga terlibat.@salsa

Sumbernya Lihat: disini